Seputarpublik, Mataram – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital sebagai pilar ekonomi bangsa. Lebih dari 90% industri di Indonesia merupakan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan. Selain itu, UMKM juga menjadi aset penting Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyediakan dan memperluas lapangan kerja.
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Yosef Dwi Irwan, pada Senin (29/7/2024) menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah terhadap UMKM. “Sebagai aset strategis pemerintah, UMKM harus mendapatkan dukungan penuh terkait akses perizinan, pembiayaan, dan promosi,” ujarnya.
BBPOM Mataram terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu inovasi unggulan mereka adalah Gemilang Pro UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM). “Inovasi ini menitikberatkan kolaborasi lintas lembaga yang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pelaku Usaha, dan Media dalam melakukan pendampingan kepada UMKM. Tujuannya adalah menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan keamanan serta berdaya saing,” jelas Yosef.
Keberhasilan Gemilang Pro UMKM terbukti dengan masuknya inovasi ini sebagai 5 Terbaik Inovasi kelompok Replikasi pada Kluster Lembaga dalam Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Program ini berhasil meningkatkan jumlah Nomor Izin Edar (NIE) yang diterbitkan, omzet, mitra distribusi, dan serapan tenaga kerja secara signifikan.
Yosef menegaskan bahwa UMKM tidak perlu takut atau ragu untuk mendaftarkan produknya di BPOM. “Perizinan di BPOM mudah, terjangkau, dan terukur selama persyaratan dan prosedur yang ada dipenuhi oleh pelaku usaha,” katanya. BPOM juga memberikan berbagai insentif untuk UMKM, seperti fasilitasi pendampingan hingga terbit izin edar, diskon tarif PNBP pendaftaran produk sebesar 50%, dan pengujian laboratorium gratis dalam rangka perizinan produk.
Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), BBPOM Mataram bersinergi dengan Perguruan Tinggi dengan memberdayakan mahasiswa sebagai Fasilitator Pendamping UMKM. “Kami menyadari keterbatasan UMKM terkait digitalisasi perizinan. Oleh karena itu, kami membentuk Fasilitator dari kelompok Mahasiswa yang akan mendampingi UMKM selama proses perizinan, baik dalam penyiapan dokumen, permasalahan IT seperti pengisian dan unggah dokumen, serta rancang label,” tambah Yosef.
Yosef mengakhiri dengan ajakan kepada para pelaku UMKM: “Tunggu apa lagi? Ayo daftarkan produknya di Badan POM, agar usaha aman, nyaman, dan cuan pun dalam genggaman!”
Sebagai informasi tambahan, tarif PNBP sesuai PP 32 Tahun 2017 untuk produk pangan olahan skala UMKM rata-rata berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000. Dengan diskon 50%, UMKM hanya perlu membayar sekitar Rp150.000 sampai Rp250.000, dan sertifikat izin edar berlaku selama 5 tahun. BBPOM Mataram menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan lain, tidak ada pungutan liar, dan tidak ada gratifikasi dalam proses perizinan.
(Yyt)
