Seputar Publik.Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Yasrul, S.Kom., M.Eng., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Rapat yang bertajuk “LMS Pamong Desa untuk Desa Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Bahagia Menuju Indonesia Emas 2045” ini diselenggarakan pada 14-16 Oktober 2024 di The Sultan Hotel and Residence.
Ketersediaan infrastruktur jaringan internet di seluruh desa NTB menjadi salah satu unsur penting yang mendukung suksesnya implementasi LMS Pamong Desa. “Karena ini adalah aplikasi daring yang membutuhkan akses internet, maka jaringan internet harus tersedia, paling tidak di kantor desanya,” tutur Yasrul.
Di Provinsi NTB, masih terdapat beberapa wilayah desa yang masuk dalam kategori lemah sinyal. “Untuk Provinsi NTB sendiri, masih ada sejumlah wilayah desa dalam kategori blank spot dan lemah sinyal; karenanya, perlu adanya koordinasi yang intens antara Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo Provinsi, dan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing untuk mempercepat penuntasan kasus blank spot dan lemah sinyal ini,” jelas Plt. Kadis Kominfotik NTB.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulisa, S.STP., menekankan pentingnya keberlanjutan program tersebut. “Kita harus memastikan keberlanjutan program ini; salah satu caranya adalah dengan meningkatkan awareness atau kepedulian aparatur desa, sejauh mana kebutuhan mereka terhadap pemanfaatan LMS ini,” ujarnya.
“Salah satu yang kita rencanakan adalah agar output dari LMS ini, seperti sertifikat hasil pembelajaran, bisa menjadi salah satu syarat dan akan dipakai. Misalnya, dalam penilaian lomba desa, setiap pamong desa harus memiliki sertifikat hasil pembelajaran melalui LMS ini,” tambah Kepala DPMPD Dukcapil NTB. (Yyt)