Seputarpublik, Jakarta – Pembahasan soal usulan pemberian dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta untuk Pemerintah Bekasi terkait penanganan banjir kembali mencuat.
DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI agar segera mengucurkan dana hibah ke Pemerintah Bekasi untuk membantu Bekasi dalam menangani banjir.
Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) di Jakarta, kemarin.
Dalam rapat tersebut, Ketua Fraksi Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta pemerintah DKI segera mengalokasikan dana hibah penanganan banjir untuk pemerintah Bekasi. Menurut dia, air banjir dari Jakarta mengalir ke Bekasi.
“Bekasi sudah lama mengajukan permohonan hibah untuk penanganan banjir, karena Bekasi terkena dampak limpahan banjir Jakarta, lagi pula selama ini tidak ada alokasi anggaran hibah untuk daerah lain di Dinas SDA,” ungkapnya.
Politisi PDIP ini membeberkan, pemerintah Bekasi telah lama mengajukan permohonan hibah ke pemerintah DKI sejak era Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Namun pemerintah DKI belum juga memproses pengajuan tersebut.
Karena itu, Ida meminta Pemerintah DKI harus mengucurkan dana hibah kepada Bekasi. Selama kan ini sampah Jakarta dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.
“Selama ini kita punya kepentingan terhadap Bekasi seperti pembuangan sampah di Bantargebang,” ucap dia.
Menanggapi hal itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris merespons, menurutnya, alokasi anggaran hibah untuk daerah penyangga seharusnya diusulkan Biro Kerja Sama Daerah DKI.
Dikatakannya, Dinas SDA DKI selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani pengendalian banjir hanya berwenang merekomendasikan pemberian dana hibah tersebut.
“Kalau (hibah) kepada daerah lain namanya adalah bantuan keuangan dan prosesnya di Komisi C,” ujarnya.
