Selain itu, pada masa setelah Lebaran ini warga juga tengah banyak melakukan perjalanan arus balik. Jadi mestinya kepala daerah harusnya memantau arus lalu lintas dan menjaga agar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian juga berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran, arus macet, dan kemudian berbagai  peristiwa pun sering terjadi, makanya pada  situasi seperti ini kita sebagai kepala daerah harus standby di tempat. Bukannya pergi keluar negeri tanpa izin. 

Sambungnya, "Dan perbuatan Bupati Indramayu Lucky Hakim ini, sudah mengabaikan prosedur yang di tetapkan oleh Kemendagri, ini berpotensi melanggar undang-undang yang di dalamnya ada ancaman pemberhentian selama tiga bulan.  "Terang Dedi Mulyadi.

Dedi menambahkan, biasanya bupati atau wali kota yang akan bepergian ke luar negeri mengajukan surat permohonan ke Kemendagri dengan tembusan ke gubernur. Namun, untuk Lucky Hakim sama sekali tidak ada. "Saya pernah tanyakan soal ini via WhatsApp, namun tidak dibalas. Mungkin sibuk atau jarang baca WA, " Ungkap KDM.

Kegiatan liburan Lucky Hakim ke Jepang tergambar dari foto-foto yang tersebar di media sosial. Foto-foto tersebut menunjukkan Lucky sedang berada di Jepang dan berpakaian khas Jepang. Bahkan foto tersebut juga diunggah di akun TikTok pribadi Dedi Mulyadi dengan caption "Selamat Berlibur Pak Luky Hakim, Nanti Kalau Ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah...".

Di sisi lain, Dedi Mulyadi justru disibukkan dengan penanganan arus mudik dan balik Lebaran 2025, termasuk mengeluarkan sejumlah kebijakan penting.
Ia bahkan memberikan kompensasi kepada sopir angkot, kusir andong, dan tukang becak agar tidak beroperasi saat momen krusial demi kelancaran lalu lintas.

Selain itu, Dedi juga turut memberi dukungan penuh kepada pihak kepolisian, khususnya di kawasan rawan macet seperti Puncak Bogor dan Cianjur. Ia juga melibatkan para bupati dan wali kota untuk aktif terjun ke lapangan mendampingi masyarakat.

*(/red).