“Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, Puskesmas, harus bagus standardisasinya. Nah ini awasi, tolong diawasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong para pimpinan DPRD agar dapat bersama-sama menyadari pentingnya efisiensi. Adapun, kata dia, kebijakan tersebut diimplementasikan semata-mata untuk mewujudkan program yang lebih penting dan dapat dirasakan masyarakat banyak.

Ia menambahkan, keberadaan para kepala daerah untuk mengikuti retret merupakan tanggung jawab besar kepada rakyat. Di samping itu, kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk membangun hubungan emosional antarkepala daerah.

“Tujuh hari lumayan. Untuk saling kenal, tukar-menukar WhatsApp, saling kenal secara personal, itu perlu waktu. Dan ini mungkin akan sulit terulang kembali,” tandasnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, dalam retret ini dirinya menekankan kepada kepala daerah tentang pentingnya mengelola dan mendukung tujuan nasional. Hal ini baik dari sisi ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, hingga koordinasi antarkepala daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD.

“Banyak pertanyaan dari kepala daerah tentu mengenai pelaksanaan Inpres Nomor 1 [Tahun 2025] termasuk efisiensi. Karena dalam hal ini dari daerah juga harus berkontribusi dan mereka juga banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai daerah-daerah seperti formula dana bagi hasil, proyek-proyek infrastruktur yang ingin tetap dijalankan, dan juga aspirasi-aspirasi lainnya,” tandasnya.

(*/Rdny)