Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang cermat, ruang fiskal yang adaptif, serta peningkatan kualitas komunikasi publik agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap situasi yang dihadapi.

“Selain pengelolaan ekonomi yang hati-hati, pemerintah juga perlu memperbaiki komunikasi publik dan mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih hemat energi,” ujarnya.

FWK juga mencatat bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya “sense of crisis” atau kepekaan kolektif terhadap ancaman krisis energi global. Padahal, ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah berpotensi memicu inflasi dan peningkatan biaya hidup secara global.

Fenomena kemacetan di Jakarta, misalnya, dinilai sebagai salah satu indikator masih rendahnya kesadaran efisiensi energi di masyarakat.

Isu komunikasi publik turut menjadi perhatian utama dalam diskusi yang juga dihadiri wartawan senior Kantor Berita Antara, Abdul Rahim Loebis. Ia menegaskan bahwa media perlu tetap kritis, namun juga mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat.

FWK juga menyoroti kondisi pekerja media yang saat ini menghadapi tantangan serius, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian terhadap sektor ini sebagai bagian dari ekosistem demokrasi.

Di sisi lain, kebijakan impor kendaraan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih oleh PT Agrinas Pangan Nusantara turut menjadi sorotan. Langkah tersebut dinilai berpotensi mengganggu narasi kemandirian ekonomi yang tengah dibangun pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Hendry juga mengajak insan pers untuk terus melakukan liputan langsung ke lapangan guna memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menegaskan pentingnya kebebasan pers dalam pembangunan. Ia mengutip pemikiran Amartya Sen yang menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan instrumen penting dalam mendorong transparansi, mengungkap kemiskinan, serta mencegah praktik korupsi.

Melalui forum ini, FWK menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra kritis pemerintah, sekaligus mendorong perbaikan komunikasi publik agar kebijakan yang dijalankan dapat dipahami dan diterima secara luas oleh masyarakat.(red)*