“Jangan sampai kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ferry berharap APH dan Pemerintah Kota Serang segera menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan lapangan, pengecekan dokumen perizinan, serta penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan galian C di wilayah Keronjen.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tanpa tebang pilih, tanpa memandang latar belakang maupun jabatan pihak yang diduga terlibat.

Menurut Ferry, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan kewajiban sektor pertambangan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial.

Dampak yang dikhawatirkan antara lain kerusakan jalan dan jembatan akibat kendaraan pengangkut bermuatan berlebih, terganggunya sumber air bersih, serta potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan juga berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha resmi yang menjalankan kegiatan sesuai peraturan.

“ Masyarakat sekitar bisa menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, mulai dari kerusakan infrastruktur, pencemaran sumber air bersih hingga potensi konflik sosial. Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal juga dapat dirugikan akibat persaingan yang tidak sehat,” pungkasnya.

KLH Banten berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, sekaligus memastikan seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Kota Serang berjalan sesuai ketentuan perizinan, hukum, dan perlindungan lingkungan hidup.

*Penulis: Redaksi