Seputarpublik.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menugaskan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk membantu percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. KKP dijadwalkan memberangkatkan sebanyak 1.142 taruna secara bertahap dalam beberapa kloter ke daerah terdampak.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke Lokasi Bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri KP Didit Herdiawan Ashaf.
Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak akhir November 2025 telah berdampak signifikan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak tersebut meliputi korban jiwa serta kerusakan infrastruktur pemerintahan, jalan dan jembatan, fasilitas umum, hingga sektor pertanian dan perikanan.
Pemerintah pusat, lanjut Mendagri, sejak hari pertama telah melakukan mobilisasi nasional atas arahan Presiden dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Upaya tersebut telah membuahkan hasil berupa pemulihan bertahap di sejumlah daerah, meskipun masih terdapat wilayah yang memerlukan penanganan intensif.
“Dalam catatan kami, dari tiga provinsi tersebut terdapat 52 kabupaten/kota terdampak, dengan rincian 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat,” ujar Mendagri.
Ia menambahkan, sebagian daerah telah pulih sepenuhnya, sebagian lainnya setengah pulih, sementara sisanya membutuhkan kerja gotong royong yang lebih masif. Di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, persoalan utama berupa lumpur tebal yang menutupi permukiman, fasilitas umum, sekolah, hingga kantor pemerintahan. Sementara di wilayah pegunungan, tantangan utama adalah longsor yang memutus akses jalan dan jembatan.
Menurut Mendagri, penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alat berat karena banyak lokasi berada di gang sempit dan lingkungan padat penduduk. Kondisi ini memerlukan tenaga tambahan yang kuat secara fisik untuk bekerja secara manual dari rumah ke rumah.
“Karena itulah kita perlu menambah pasukan ke sana. TNI dan Polri sudah menambah personel, namun belum cukup. Jika ingin cepat, salah satu langkah paling efektif adalah melibatkan sekolah kedinasan karena berada di bawah kendali pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sekitar 500 personel. Mendagri menilai dukungan KKP melalui pengiriman 1.142 taruna menjadi kontribusi yang sangat strategis.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri KKP dan Bapak Wakil Menteri. Bantuan ini sangat berarti dan berguna bagi percepatan penanganan di lapangan,” ujarnya.
Selain membantu pemulihan fisik wilayah terdampak, Mendagri juga mendorong para taruna KKP menjadikan penugasan ini sebagai sarana praktik langsung penerapan ilmu kelautan dan perikanan. Pasalnya, banyak tambak, nelayan, serta alur sungai terdampak lumpur dan sedimentasi yang membutuhkan pendampingan teknis.
“Ini adalah praktik lapangan yang betul-betul riil, bukan sekadar teori,” pungkas Mendagri. [Red]
Puspen Kemendagri