Seputarpublik.com || JAKARTA – Badan Kerjasama Sosial Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bagi penyalahguna, serta penanganan persoalan kelebihan kapasitas (over capacity) lembaga pemasyarakatan yang didominasi perkara narkotika.
Audiensi turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Dr. Surya Mataram beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menilai bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi tantangan nasional yang memerlukan penanganan secara terpadu melalui sinergi pemerintah, masyarakat, keluarga, dan berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan berbasis keluarga dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penguatan karakter, pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dipandang sebagai langkah preventif yang perlu terus diperluas.
Ketua Umum BERSAMA, Dr. (H.C.) Herwin Suparjo, S.Sos., S.H., Pati (Purn.) TNI, menyatakan organisasinya siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
> "BERSAMA siap memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui program edukasi, sosialisasi, pembentukan relawan, serta berbagai aksi nyata di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika," ujar Herwin dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).
Dalam audiensi tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah tingginya jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terjerat perkara narkotika.
Berdasarkan data Dashboard Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tercatat sebanyak 147.849 warga binaan merupakan narapidana kasus narkotika atau sekitar 53,81 persen dari total penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Data tersebut dinilai menjadi indikator penting bahwa upaya pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat perlu diperkuat agar penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sejak lingkungan keluarga dan komunitas.
Sebagai tindak lanjut, audiensi juga membahas rencana pembentukan Relawan Anti Narkoba hingga tingkat desa dengan melibatkan ketua RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Relawan yang akan dibentuk direncanakan memperoleh pelatihan dan peningkatan kapasitas agar mampu menjalankan fungsi edukasi, pencegahan, pendampingan, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari implementasi Gerakan Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba) yang mendukung agenda nasional pemberantasan narkotika.
Upaya tersebut juga dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya agenda ketujuh yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk peningkatan pencegahan serta pemberantasan korupsi, narkotika, perjudian, dan penyelundupan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Selain Ketua Umum BERSAMA, audiensi dihadiri Wakil Ketua Umum Dr. Richard M. Nainggolan, S.I.K., S.H., M.H., MBA, Sekretaris Jenderal Dr. Titik Haryati, M.AP., M.Pd., Ketua Bidang Hukum Heru Riyadi, S.H., M.H., Bendahara Drs. Arry Basuseno, Ph.D., serta Ketua Bidang Peningkatan dan Pengembangan Relawan/Satgas Bersinar Brigjen Pol. (Purn.) dr. Victor Pudjiadi, Sp.B., FICS., DEM.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, BERSAMA berharap gerakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat semakin diperkuat, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba serta mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan produktif. (Red)*