Seputarpublik.com, BEKASI — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini kembali berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, terjaring dalam OTT yang digelar KPK pada Kamis malam, (18/12/2025).
Operasi yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tersebut telah mengamankan 10 orang, termasuk Bupati Bekasi. Tim penyidik KPK juga menyegel ruang kerja Bupati di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, sebagai bagian dari proses penyidikan dan pengamanan barang bukti.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut kepada media di Jakarta pada Jumat dini hari, (19/12/2025). “Benar, salah satunya (Bupati Bekasi) terjaring dalam OTT,” ujar Budi. Saat ini Ade Kuswara sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut data sementara yang dihimpun, OTT ini merupakan operasi tangkap tangan ke-10 yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Penyegelan ruang kerja dilakukan pada Kamis malam sekitar pukul 19.00 WIB oleh sejumlah penyidik KPK yang mengenakan identitas resmi lembaga antirasuah tersebut.
Selain Bupati Ade Kuswara Kunang, kabar yang beredar menyebutkan bahwa salah satu dari 10 orang yang ikut terjaring OTT diduga adalah ayah Bupati, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, namun hal ini masih belum dikonfirmasi secara resmi oleh KPK. Dugaan sementara perkara yang ditangani terkait pemerasan dan dugaan suap proyek, namun KPK belum merilis secara lengkap soal hal ini.
Penyidikan masih berjalan, dan KPK belum menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, selain ruang kerja Bupati, juga disegel untuk kepentingan pengusutan kasus.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena menambah panjang daftar kepala daerah yang dibidik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, serta memicu respons dari berbagai kalangan di pemerintahan dan masyarakat Bekasi. SeputarPublik.com akan terus mengupdate perkembangan kasus ini setelah ada rilis resmi dari KPK. [Red]