Beranda
Seputar Publik / Berita

Irjen ATR/BPN Wahyu Widada Tegaskan Layanan Pertanahan Harus Bersih dari Calo dan Pungli

Penguatan integritas aparatur menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN. Wahyu Widada meminta jajaran BPN Papua Barat memastikan pelayanan sesuai aturan, transparan, bebas pungutan liar, serta tidak mengabaikan pengaduan masyarakat.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Wahyu Widada memberikan pengarahan kepada jajaran BPN Papua Barat di Sorong. Ia menegaskan pentingnya integritas aparatur, pelayanan sesuai aturan, serta komitmen memberantas calo dan pungutan liar dalam pelayanan pertanahan. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Wahyu Widada memberikan pengarahan kepada jajaran BPN Papua Barat di Sorong. Ia menegaskan pentingnya integritas aparatur, pelayanan sesuai aturan, serta komitmen memberantas calo dan pungutan liar dalam pelayanan pertanahan.

Seputarpublik.com || SORONG, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat komitmen mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan. Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, mengingatkan seluruh jajaran agar mengedepankan integritas serta memastikan setiap pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua Barat di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).

Menurut Wahyu, setiap aparatur harus menjadikan aturan hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman utama sebelum mengambil tindakan maupun menjalankan tugas pelayanan.

“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada.

Integritas Bukan Sekadar Predikat Zona Integritas

Dalam arahannya, Irjen ATR/BPN menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya diukur melalui kelengkapan dokumen, pemenuhan indikator penilaian, maupun predikat yang berhasil diraih oleh satuan kerja.

Lebih dari itu, keberhasilan reformasi birokrasi harus tercermin dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hal tersebut mencakup kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta keseriusan aparatur dalam menangani setiap pengaduan.

Wahyu juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan secara langsung tanpa harus melalui perantara atau calo yang tidak semestinya.

“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami,” tegasnya.

Selain persoalan calo, ia mengingatkan agar seluruh jajaran ATR/BPN menjaga transparansi biaya dan tidak melakukan pungutan di luar ketentuan resmi.

“Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” lanjut Wahyu.

Pengaduan Masyarakat Tidak Boleh Diabaikan

Tidak hanya menyoroti integritas dan transparansi pelayanan, Wahyu Widada juga meminta seluruh jajaran ATR/BPN memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat.

Menurutnya, setiap keluhan yang disampaikan masyarakat harus ditindaklanjuti, dipantau proses penyelesaiannya, serta dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia menegaskan, kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia melalui berbagai sarana agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi.

“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesan Irjen ATR/BPN.

Penekanan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pelayanan pertanahan yang lebih akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Perkuat Reformasi Birokrasi di Lingkungan ATR/BPN

Kegiatan pembinaan tersebut dimoderatori oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma.

Turut memberikan pengarahan bersama Irjen ATR/BPN, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Melalui penguatan integritas dan pembangunan Zona Integritas tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kepatuhan terhadap aturan, serta menghadirkan pelayanan pertanahan yang transparan dan dapat dipercaya masyarakat.

Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pembinaan maupun pencapaian predikat Zona Integritas, tetapi diwujudkan secara konsisten dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat.(Gamaliel.)*