Seputar Publik Kota Bekasi - Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim (ARH) mengapresiasi kebijakan Pemkot Bekasi soal penanganan banjir dengan membongkar PKL atau bangunan liar (Bangli) di pinggir kali.
Namun Politisi PDIP ini mengingatkan harus merata, termasuk menindak tegas perusahaan yang tidak membuat folde air untuk mengurangi banjir sebagai syarat kelengkapan perijina.
Menurut anggota dewan yang akrab disapa ARH, banjir yang terjadi di Kota Bekasi bukan hanya disebabkan keberadaan PKL atau Bangli di pinggir kali, tetapi juga para pabrik atau perusahaan nakal yang tidak melaksanakan kewajibannya, seperti, membangun folder.
"Saya ingatkan Pemkot Bekasi harus adil jangan hanya fokus menertibkan PKL atau Bangli di pinggir kali tetapi juga harus menindak tegas perusahaan nakal yang tidak membangun folder, ucapnya saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Sebab, Kata ARH, banjir yang terjadi di Kota Bekasi bukan hanya karena keberadaan PKL atau Bangli di pinggir kali, tetapi juga karena ulah perusahaan nakal yang tidak melaksanakan kewajibannya membangun folder.
"Karena itu saya minta Pemkot Bekasi juga harus mengeksekusi para perusahaan yang belum menuntaskan kewajibannya membangun Folder, karena Folder sangat dibutuhkan untuk mengurangi Banjir di wilayah-wilayah rawan banjir,"
ARH mengungkapkan, saat dirinya menjadi Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi telah beberapa kali melakukan sidak ke beberapa perusahaan bersama pihak Distaru hasilnya masih banyak perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam membangun Folder.
ARH menyebutkan hampir 50% perusahaan yang telah disidak belum membangun Folder, seperti PT. Saint Gobain, perusahaan tersebut bukan hanya belum membuat Folder, tapi juga Site Plan nya tidak sesuai dengan bangunan yang ada.
"Hanya PT. Arnotts yang menurut kami cukup baik karena telah menyelesaikan kewajibannya membangun Folder dan memiliki site plan yang cukup lengkap,"
Karena itu, ARH sekali lagi meminta Pemkot Bekasi dalam menangani banjir harus adil, para perusahaan yang dengan jelas telah melanggar aturan harus ditindak tegas kalau bisa di cabut Perizinannya.
"Jadi harus adil, jangan pilih kasih, Kita dilindungi dengan hukum dan aturan, pastinya kita bisa bertindak tegas," pungkasnya.
(AZ)