Seputarpublik.com || YOGYAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terus menjaga soliditas dan memperkuat komunikasi antarpimpinan daerah. Menurutnya, kekompakan para pemangku kepentingan di daerah merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan yang menjadi fondasi keberhasilan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada kepala daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa Pulau Jawa dan Bali memiliki posisi strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional serta dihuni hampir 60 persen dari total penduduk Indonesia.
"Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara," ujar Mendagri.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan di setiap daerah. Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan secara optimal apabila kondisi wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif. Sebaliknya, berbagai peristiwa konflik maupun kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah daerah terbukti dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Mendagri juga mengingatkan bahwa konflik atau aksi kekerasan dalam skala kecil sekalipun berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan.
"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu," ungkapnya.
Untuk itu, Mendagri mengimbau seluruh unsur Forkopimda agar terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik melalui forum resmi maupun pendekatan informal. Berdasarkan berbagai pengalaman di lapangan, daerah yang para pimpinannya mampu menjaga kekompakan umumnya lebih cepat menyelesaikan persoalan dan mencegah potensi konflik berkembang menjadi lebih besar.
Selain itu, Mendagri meminta pemerintah daerah menghidupkan dan mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berlatar belakang keagamaan.
Ia juga mendorong kepala daerah, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal memadai, untuk memberikan dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menunjang berbagai program dan kegiatan FKUB.
"Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama. Tapi sebaliknya kalau FKUB-nya tidak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat," tegas Mendagri.
Menurut Mendagri, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan elemen strategis lainnya menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas daerah yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara berkelanjutan.(Red)*
(Puspen Kemendagri)