Seputarpublik.com || JAKARTA, – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik (REL) atau yang lebih dikenal dengan sebutan vape.
Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan kandungan zat adiktif, tetapi juga potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika.
Fatwa yang dirilis pada Selasa (10/11/2026) tersebut mengedepankan prinsip pencegahan atau preventive approach. MUI menilai upaya mencegah kemudaratan perlu menjadi prioritas, baik berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran maupun nilai-nilai agama, sebelum dampak negatifnya semakin meluas di masyarakat.
Melalui rekomendasinya, Komisi Fatwa MUI meminta Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun regulasi berupa undang-undang yang mengatur pelarangan penggunaan vape, termasuk ketentuan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
MUI juga merekomendasikan Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna meminimalkan paparan serta berbagai dampak negatif yang ditimbulkan.
MUI Dorong Pemerintah Perkuat Regulasi dan Pengawasan Vape
Dalam rekomendasinya, MUI meminta pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pengendalian maupun pelarangan vape dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terkonsolidasi.
Kementerian Kesehatan diminta segera menyusun kebijakan terkait larangan penggunaan vape dengan mengedepankan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) direkomendasikan memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Koordinasi tersebut dinilai penting, terutama dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape yang berpotensi disalahgunakan.
Di sektor industri, Kementerian Perindustrian direkomendasikan untuk melarang pemberian izin industri vape sekaligus mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah berlaku dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran maupun konsumsi zat terlarang.
Adapun Kementerian Keuangan RI diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk rokok elektrik dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Polri dan BNN Diminta Perketat Pemberantasan Narkoba melalui Vape
MUI juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi penyalahgunaan perangkat vape dalam tindak pidana narkotika.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan BNN direkomendasikan menutup berbagai celah peredaran narkoba, termasuk yang memanfaatkan perangkat rokok elektrik.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan teknologi rokok elektrik yang dapat menimbulkan risiko lebih luas bagi masyarakat.
Ormas Islam dan Keluarga Diminta Tingkatkan Edukasi
Tidak hanya menyasar pemerintah dan aparat penegak hukum, MUI juga mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, serta keluarga untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum penggunaan vape berdasarkan fatwa tersebut.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan nikotin maupun risiko ketergantungan.
MUI turut mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik.
Evaluasi tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi masyarakat, serta prinsip kemaslahatan bersama.
BPOM Soroti Kandungan Zat Berbahaya dalam Vape
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menyoroti potensi kandungan zat berbahaya dalam produk rokok elektrik, meskipun perangkat tersebut tidak mengandung tar seperti rokok konvensional.
Dalam materi rilis yang disampaikan, BPOM juga menegaskan bahwa vape bukan merupakan terapi untuk berhenti merokok, dengan merujuk pada kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Persoalan kesehatan dan potensi penyalahgunaan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan yang mengemuka dalam rekomendasi pengendalian rokok elektrik.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape tersebut tercatat bertanggal 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau 6 November 2026 Masehi.
Dokumen fatwa ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI, Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A., dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Dr. Aminudin Yakub, M.A., serta diketahui Ketua Umum MUI, KH. Anwar Iskandar, dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.
Dengan diterbitkannya fatwa tersebut, MUI berharap kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan, nilai keagamaan, dan bahaya penyalahgunaan rokok elektrik semakin meningkat.
Upaya perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, diharapkan menjadi perhatian bersama melalui sinergi ulama, pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat.
*Penulis: Redaksi