Menanggapi kondisi tersebut, aliansi aktivis di Provinsi Banten mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi teknis dan aparat penegak hukum terkait untuk segera melakukan pemeriksaan di lapangan.

Mereka meminta agar aktivitas pemasangan tiang dihentikan sementara apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perizinan.

Selain itu, para aktivis juga menuntut pemeriksaan terhadap legalitas material dan infrastruktur yang telah terpasang, termasuk kemungkinan penertiban atau pembongkaran apabila terbukti melanggar aturan.

Mereka turut meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya kerugian daerah maupun negara apabila pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan komersial dilakukan tanpa memenuhi kewajiban perizinan atau pembayaran yang diwajibkan.

Menurut kalangan aktivis, penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan usaha harus dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

PT FIS Belum Berikan Klarifikasi Resmi