Seputarpublik.com || SERANG, – Aktivitas pemasangan tiang infrastruktur jaringan internet yang diduga dilakukan oleh PT FIS (Foton Info Sistem) di sejumlah wilayah Provinsi Banten menuai sorotan dari kalangan aktivis. Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan serta penertiban apabila ditemukan pelanggaran ketentuan perizinan.
Sorotan tersebut muncul menyusul dugaan pemasangan tiang jaringan internet di kawasan Daerah Milik Jalan (Damija) tanpa didahului pemenuhan seluruh persyaratan rekomendasi teknis dari instansi berwenang.
Berdasarkan informasi dan pantauan lapangan yang disampaikan kepada redaksi, sejumlah tiang besi telah berdiri berjajar di beberapa ruas jalan Kota Serang, serta sepanjang bahu jalan nasional dan provinsi, termasuk jalur Serang–Cilegon, Merak hingga kawasan Bojonegara.
Keberadaan infrastruktur tersebut mendapat perhatian masyarakat. Selain dinilai berpotensi mengganggu estetika dan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang milik jalan untuk kepentingan bisnis komersial juga dinilai harus memenuhi ketentuan perizinan dan kewajiban yang berlaku.
Dugaan Persoalan Rekomendasi Teknis
Menurut sumber yang mengetahui persoalan tersebut, pemasangan tiang dan jaringan telekomunikasi di ruang milik jalan harus mengikuti mekanisme perizinan sesuai status serta kewenangan pengelolaan jalan.
Persyaratan teknis dan administrasi perlu dipenuhi melalui instansi yang berwenang, termasuk Dinas PUPR Kota Serang, Dinas PUPR Provinsi Banten, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten untuk ruas jalan nasional.
Namun, aktivitas pemasangan tiang yang diduga dilakukan PT FIS dipersoalkan karena muncul dugaan bahwa pekerjaan di lapangan telah berjalan sebelum seluruh rekomendasi teknis dan persyaratan perizinan dipenuhi.
Dugaan tersebut perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan dokumen perizinan dan konfirmasi kepada instansi terkait maupun pihak perusahaan.
Jika terbukti terdapat penggunaan ruang milik jalan tanpa persetujuan atau izin yang dipersyaratkan, pemerintah dan instansi berwenang dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aktivis Desak Satpol PP dan Aparat Terkait Bertindak
Menanggapi kondisi tersebut, aliansi aktivis di Provinsi Banten mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi teknis dan aparat penegak hukum terkait untuk segera melakukan pemeriksaan di lapangan.
Mereka meminta agar aktivitas pemasangan tiang dihentikan sementara apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perizinan.
Selain itu, para aktivis juga menuntut pemeriksaan terhadap legalitas material dan infrastruktur yang telah terpasang, termasuk kemungkinan penertiban atau pembongkaran apabila terbukti melanggar aturan.
Mereka turut meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya kerugian daerah maupun negara apabila pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan komersial dilakukan tanpa memenuhi kewajiban perizinan atau pembayaran yang diwajibkan.
Menurut kalangan aktivis, penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan usaha harus dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
PT FIS Belum Berikan Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini disusun, perwakilan manajemen PT FIS (Foton Info Sistem) belum memberikan klarifikasi resmi kepada redaksi terkait dugaan belum terpenuhinya rekomendasi teknis maupun tuntutan penertiban yang disampaikan para aktivis.
Redaksi SeputarPublik.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT FIS, Dinas PUPR Kota Serang, Dinas PUPR Provinsi Banten, BPJN Banten, serta Satpol PP dan instansi terkait lainnya.
Kejelasan mengenai status perizinan, kewenangan penggunaan ruang milik jalan, serta kewajiban perusahaan perlu disampaikan secara terbuka agar persoalan ini dapat diselesaikan berdasarkan aturan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan yang transparan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan pemanfaatan fasilitas publik di wilayah Banten berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
(REDAKSI)