Sehingga, Bagja menyebut mau tak mau penyelenggara pemilu dihadapkan pada posisi dilematis yang akan menjadi persoalan ke depannya..

“Hal itu akan menyangkut pada transparansi dan akuntabilitas kami sebagai penyelenggara pemilu. Kalau tidak dianggap, itu putusan pengadilan, tapi kalau kita laksanakan, itu persoalan besar juga dalam sistem penegakan hukum pemilu-nya,” tuturnya.

Ia pun berharap penyelenggara pemilu beroleh jalan keluar dari persoalan yang kini tengah dihadapi, lantaran tahapan Pemilu 2024 saat ini sudah berjalan.

“Insya Allah mungkin ada jalan keluarnya ke depan sehingga tidak ada lagi isu-isu penundaan pemilu, sehingga kemudian pemilu itu tidak di rong-rong oleh isu-isu seperti ini lagi, penundaan, kemudian isu tiga periode dan lain-lain,” ucapnya.

Bagja menilai isu penundaan pemilu yang berlarut hanya akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan. “Bagaimana masyarakat percaya jika isu ini selalu digoreng terus?” imbuhnya.

Terlebih, ujar dia, penyelenggara pemilu yang akan menjadi pihak pertama yang akan dituding pertama kali apabila Pemilu 2024 batal dilaksanakan tepat waktu.

“Karena kalau tunda jadi ataupun pemilu gagal yang disalahkan pasti KPU dan Bawaslu berikut DKPP, karena ini adalah tugas kami sebagai penyelenggara pemilu,” kata Bagja.

Sebelumnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.

“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” ucap majelis hakim yang diketuai oleh Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.