Seputarpublik.com || JAKARTA, — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyatakan menolak rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Ia menyampaikan dukungan terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Ormas Islam Nasional (Forkomnas) yang menolak konser tersebut dengan alasan solidaritas terhadap Palestina.
Konser bertajuk *Romanza 30th Anniversary World Tour* dalam keterangan yang diterima redaksi dijadwalkan berlangsung di kawasan Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.
“Sikap kami jelas: kami bersama Palestina dan menolak kejahatan Zionis Israel. Andrea Bocelli punya rekam jejak mendukung militer Israel, militer yang sama yang hari ini melakukan genosida di Gaza. Karena itu konsernya tidak pantas digelar di Indonesia, negeri yang sejak awal berdiri menentang penjajahan,” tegas Syahrul Aidi.
Pernyataan tersebut merupakan sikap politik Syahrul dalam menyikapi rencana pertunjukan yang menuai polemik terkait isu Palestina.
Syahrul Dukung Sikap MUI dan Forkomnas
Dalam pernyataan bersama yang disebut disepakati di Jakarta pada 17 Oktober 2026, Forkomnas, yang terdiri atas sebelas organisasi kemasyarakatan Islam, menyatakan mendukung sikap MUI melalui keputusan Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 yang menolak konser Andrea Bocelli.
Menurut keterangan tersebut, penolakan MUI didasarkan pada penelusuran mengenai kehadiran Bocelli dalam acara penggalangan dana *Friends of the Israel Defense Forces* (FIDF) di Los Angeles pada 2010 serta penampilannya di Tel Aviv pada 2022. FIDF merupakan organisasi yang mendukung tentara Israel.
Syahrul menilai, keterlibatan figur publik dalam kegiatan yang berkaitan dengan dukungan terhadap militer Israel patut menjadi pertimbangan dalam polemik penyelenggaraan konser di Indonesia.
“Menggalang dana untuk tentara Israel bukan sekadar urusan pribadi seorang seniman. Itu bentuk dukungan nyata kepada kekuatan militer yang membunuh puluhan ribu warga Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan. Memberi panggung kepada figur seperti itu sama saja melukai perasaan rakyat Palestina dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penolakannya tidak ditujukan kepada seni, musik, maupun latar belakang budaya dan keyakinan seseorang.
“Kami, sebagaimana MUI, tidak menolak seni dan pertunjukan musik yang manusiawi dan berperadaban. Yang kami tolak adalah hadirnya pihak yang terang-terangan mendukung Israel, padahal Israel terus melakukan genosida, melanggengkan penjajahan atas Palestina, dan semakin menjauhkan terwujudnya Palestina merdeka,” tuturnya.
Minta Pemerintah Konsisten dalam Mengambil Keputusan
Syahrul mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan konser Israel Houghton di Jakarta, sebagaimana ia sampaikan dalam pernyataannya. Ia meminta pemerintah menjelaskan dan menerapkan ukuran kebijakan yang konsisten dalam menangani polemik konser yang berkaitan dengan isu dukungan terhadap Israel.
“Kasus Andrea Bocelli dan Israel Houghton punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama berpihak kepada Israel. Maka ukurannya pun harus sama. Kami mengapresiasi keputusan pemerintah soal Israel Houghton dan meminta pemerintah istiqamah dengan menolak juga konser Andrea Bocelli. Jangan sampai ada standar ganda,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Polresta Magelang yang, menurut keterangannya, telah mencabut rekomendasi izin konser di Borobudur, serta pernyataan Kementerian Pariwisata yang disebut akan menyelaraskan sikap dengan keputusan MUI.
“Langkah ini perlu dituntaskan. Konser di Jakarta pun harus dibatalkan, komitmen pemerintah ini harus final untuk segala bentuk konser pendukung penjajahan kemanusiaan dan genosida di manapun di Indonesia. Langkah ini harus terstandarisasi untuk seluruh kelembagaan negara dan tidak terulang lagi,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan desakan Syahrul kepada pemerintah. Status izin, keputusan penyelenggara, serta kebijakan resmi terkait masing-masing lokasi konser perlu dipastikan melalui keterangan otoritas yang berwenang.
Kaitkan Sikap terhadap Palestina dengan Politik Luar Negeri Indonesia
Menurut Syahrul, penolakan terhadap penjajahan merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 dan sejalan dengan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia juga menyinggung warisan pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno, serta upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional.
“Suara Indonesia di PBB dan forum dunia harus seiring dengan kebijakan di dalam negeri. Kita tidak boleh lantang membela Palestina di luar negeri, tetapi di dalam negeri justru memberi panggung kepada pendukung militer Israel,” ujarnya.
Syahrul menilai, konsistensi kebijakan dalam negeri dan diplomasi internasional penting untuk menjaga kredibilitas sikap Indonesia terhadap persoalan Palestina.
Usulkan Kebijakan Baku dan Konser Solidaritas Kemanusiaan
Untuk menyelesaikan polemik tersebut, Syahrul menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, ia meminta konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta dibatalkan. Ia juga mendorong kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Polri, untuk menyelaraskan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing.
Kedua, ia meminta BUMN dan mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan agar menyesuaikan langkah dengan kebijakan resmi pemerintah.
Ketiga, ia mengusulkan mekanisme penilaian yang baku bagi figur asing yang akan tampil di Indonesia. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu memberikan kepastian bagi industri kreatif sekaligus mempertimbangkan kebijakan luar negeri Indonesia dan aspek kemanusiaan.
Keempat, Syahrul mendorong penyelenggaraan pertunjukan seni yang mengangkat pesan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan, termasuk konser solidaritas untuk Palestina.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap dapat membuka ruang bagi musisi dari dalam maupun luar negeri yang membawa pesan perdamaian tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan.
Dalam kapasitasnya di BKSAP DPR RI, Syahrul juga menyatakan akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan penghentian kekerasan di Gaza melalui forum antarparlemen, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).
Seni dan Pariwisata Harus Berpijak pada Nilai Kemanusiaan
Syahrul menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keterbukaan Indonesia terhadap seni dan pariwisata internasional perlu berjalan seiring dengan komitmen terhadap nilai kemanusiaan.
“Indonesia tetap ramah bagi seni dan pariwisata dunia, tetapi tidak untuk pendukung penjajahan. Palestina merdeka adalah harga mati,” pungkas Syahrul Aidi.
Polemik rencana konser ini memperlihatkan pertemuan antara kebebasan berkesenian, sikap politik terhadap konflik internasional, dan pertimbangan kemanusiaan. Keputusan akhir mengenai penyelenggaraan konser tetap perlu merujuk pada kebijakan resmi pihak berwenang serta keterangan terverifikasi dari penyelenggara dan instansi terkait.(Red.)
Seputarpublik.com — Tepat dan Berimbang.