‎Menurutnya, inovasi digital ini merupakan langkah nyata dalam mempercepat pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi.

‎Namun, Bugie mengingatkan bahwa transformasi digital perlu dibarengi dengan sistem pengawasan internal yang kuat agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan wewenang. 

‎Ia menegaskan bahwa profesionalitas dan etika aparatur negara tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik.

 ‎“Imigrasi adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melayani kebutuhan publik. Keduanya harus berjalan seimbang agar pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

‎Bugie menutup wawancara dengan menegaskan komitmen pihaknya untuk terus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja di bawah naungan Imigrasi Jakarta Selatan. 

‎Melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan transparansi layanan, ia berharap kinerja imigrasi semakin dipercaya dan menjadi contoh birokrasi modern di era digital.

‎Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, serta adaptif terhadap kebutuhan publik di era digitalisasi pelayanan. 

(Hans Montolalu)