Seputarpublik.com || SERANG – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Banten sebagai bentuk kepedulian terhadap isu demokrasi, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta reformasi sistem peradilan di Indonesia.
Aksi mahasiswa tersebut bertepatan dengan momentum peringatan 27 tahun Tragedi Trisakti, sebuah peristiwa penting dalam sejarah reformasi nasional yang hingga kini masih menjadi perhatian publik terkait penyelesaian hukumnya.
Dalam penyampaian aspirasi, mahasiswa menekankan pentingnya komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kebebasan sipil, serta memastikan penyelesaian berbagai persoalan HAM secara adil, transparan, dan berkeadilan.
Koordinator lapangan aksi, Fathurahman, yang juga menjabat sebagai Ketua DEMA Fakultas Dakwah UIN SMH Banten, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari konsistensi mahasiswa dalam menjaga semangat reformasi.
“Reformasi tidak boleh berhenti pada peringatan seremonial. Kami berharap negara terus hadir secara nyata dalam menuntaskan berbagai persoalan HAM serta memastikan hukum ditegakkan secara adil bagi seluruh warga negara,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Mereka berharap setiap laporan terkait dugaan kekerasan terhadap aktivis dapat ditangani secara profesional, independen, dan transparan oleh aparat berwenang.
Presiden Mahasiswa UIN SMH Banten, Muhamad Syahid, menegaskan bahwa jaminan kebebasan berekspresi merupakan salah satu fondasi utama demokrasi yang harus terus dijaga.
“Keamanan dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan aspirasi harus menjadi perhatian bersama. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang sipil yang aman, terbuka, dan terlindungi,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan pandangan kritis terkait mekanisme penanganan perkara yang melibatkan aparat militer, khususnya dalam kasus tindak pidana umum. Menurut mereka, penguatan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional.
Beberapa poin aspirasi yang disampaikan mahasiswa antara lain meliputi dorongan percepatan penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, penguatan perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat sipil, serta dukungan terhadap evaluasi kebijakan hukum yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan prinsip keadilan modern.
Aksi berlangsung tertib melalui penyampaian orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta dialog simbolik sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.
Melalui kegiatan tersebut, DEMA UIN SMH Banten berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan dalam memperkuat demokrasi, menegakkan hukum secara adil, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa.(Red)*