Beranda
Seputar Publik / Berita

Fauzi Bowo Diberi Mandat Pimpin Penyatuan Kaum Betawi, Gubernur Pramono: Pemprov DKI Tak Campuri Urusan Internal

Seputarpublik.com, JAKARTA — Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi (MKB), H. Fauzi Bowo, mendapat mandat penuh untuk memimpin dan mengoordinasikan proses penyatuan masyarakat Betawi dalam satu lembaga adat. Mandat tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025 di Museum M.H. Thamrin, Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12/2025).

Gubernur Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menempatkan diri sejajar dengan masyarakat Betawi dan tidak akan mencampuri urusan internal kaum Betawi. Oleh karena itu, seluruh proses perumusan struktur, penamaan, hingga penguatan kelembagaan adat Betawi dipercayakan kepada Fauzi Bowo selaku Ketua Dewan Adat MKB.


“Beliau (Fauzi Bowo) yang akan berunding dengan Saudara-saudara sekalian. Pemprov DKI tidak mencampuri urusan internal kaum Betawi. Kami menerima dan menghormati hasil Kongres Istimewa ini,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, penguatan kelembagaan adat Betawi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan budaya Betawi sebagai budaya utama Jakarta. Karena itu, pembentukan lembaga adat dinilai sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Meski lembaga adat Betawi secara formal belum terbentuk, Pramono menyebut Pemprov DKI telah mengarusutamakan budaya Betawi dalam berbagai aktivitas resmi pemerintahan. Salah satunya melalui penggunaan busana adat Betawi dalam pelantikan pejabat di Balai Kota, seperti ujung serong bagi pria dan kebaya encim bagi perempuan.

“Saya berkomitmen penuh pada pemajuan budaya Betawi. Balai Kota akan diramaikan simbol-simbol Betawi, mulai dari papan nama, batas kota, hingga ornamen gedung-gedung pemerintahan,” kata Pramono.

Ia menambahkan, setelah tercapai kesepakatan di internal kaum Betawi terkait bentuk dan nama lembaga adat, Pemprov DKI akan mengawal proses penguatan kelembagaan tersebut melalui payung hukum yang jelas. Salah satunya dengan menegaskan posisi Lembaga Adat Betawi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.

“Kami mendorong adanya kepastian arah dan kelembagaan melalui proses perumusan yang inklusif bersama para pemangku kepentingan hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, H. Fauzi Bowo menyambut baik dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ia menegaskan, Kongres Istimewa Kaum Betawi menjadi momentum penting bagi masyarakat Betawi untuk bersatu, hidup guyub, dan rukun demi masa depan Jakarta.

Kami telah menyampaikan kebulatan tekad untuk bersatu dan berperan aktif mendukung Jakarta sebagai kota global yang lebih maju ke depan di bawah kepemimpinan Bang Anung, Gubernur kita,” ujar Fauzi.

Fauzi menekankan, persatuan kaum Betawi dalam satu kelembagaan adat yang kuat dan berwibawa menjadi fondasi penting agar budaya Betawi tetap lestari, relevan dengan perkembangan zaman, dan terus dikenali oleh generasi muda.

Gubernur Pramono pun berharap, pascakongres ini akan lahir kelembagaan Betawi yang profesional dan dihormati oleh semua pihak, sehingga budaya Betawi dapat terus hidup sebagai akar kultural Jakarta sekaligus memperkuat identitas ibu kota sebagai kota yang maju, inklusif, dan berbudaya.(*/hel)