Seputarpublik.com || JAKARTA – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah memastikan pemulihan konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat berjalan signifikan, terutama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 11 Mei 2026, sekitar 94 persen dari total 2.421 ruas jalan daerah yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah kembali beroperasi secara fungsional. Sementara itu, sekitar 67 persen dari 1.181 unit jembatan daerah terdampak juga telah dapat difungsikan kembali.
Tak hanya itu, seluruh jalan dan jembatan nasional yang sempat terdampak bencana kini dilaporkan telah 100 persen beroperasi secara fungsional, sehingga distribusi logistik dan mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, menyampaikan bahwa progres pemulihan infrastruktur di lapangan telah mendekati tahap penyelesaian, termasuk pekerjaan pembersihan lumpur yang sempat menutup saluran irigasi dan drainase di sekitar area terdampak.
“Kondisi di lapangan menunjukkan progres yang signifikan dan hampir tuntas. Untuk akses jalan nasional bahkan telah kembali terhubung sepenuhnya sejak beberapa bulan lalu. Saat ini pekerjaan difokuskan pada pembersihan drainase yang tertutup material lumpur,” ujar Amran dalam konferensi pers Satgas PRR di Jakarta.
Meski sebagian besar akses telah kembali dapat digunakan, Amran menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur permanen masih membutuhkan waktu lebih panjang guna memastikan kualitas konstruksi yang lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Menurutnya, sejumlah jembatan yang saat ini digunakan masyarakat masih berupa jembatan Bailey dan beberapa struktur sementara sebagai solusi percepatan akses.
“Dari sisi fungsional, hampir seluruh jalur sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun untuk mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum bencana, tentu dibutuhkan proses bertahap melalui pembangunan permanen,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa percepatan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan secara optimal.
“Penanganan infrastruktur pascabencana menjadi fokus utama agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar Dody dalam keterangannya.
Pemerintah juga menargetkan seluruh infrastruktur terdampak di tiga provinsi tersebut dapat pulih sepenuhnya dalam waktu yang terukur, sekaligus diperkuat agar lebih adaptif terhadap risiko bencana di masa depan.
Pemulihan konektivitas ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami hambatan distribusi barang, layanan publik, dan mobilitas warga akibat kerusakan infrastruktur.
(Sumber: Siaran Pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera)