“Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar saja, karena strukturnya tidak berubah. Struktur bangunan tidak berubah dipoles-poles akhirnya, nanti setelah setahun dua tahun begitu lagi, tidak ada perubahan yang drastis,” paparnya.

Namun demikian, Mendagri menyerahkan kembali semua keputusan ke masyarakat. Sebab hingga saat ini banyak warga yang hanya ingin rumahnya dibedah.

“Tapi kalau tetap seperti itu tidak apa-apa, nanti mungkin kita akan menyasar daerah-daerah lain. Karena masih ada daerah-daerah di Jembatan Lima, kemudian di Palmerah, yang mungkin mereka mau dibangunkan yang vertikal,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, akan memberikan tenggat selama satu minggu kepada masyarakat untuk mempertimbangkan kembali saran pemerintah untuk membangun tempat tinggal secara vertikal.

“Tapi kalau warganya hanya maunya dibedah, mau jadi perbaiki, ya sudah. Saya kasih waktu seminggu berpikir,” tegasnya.

Maruarar meminta masyarakat berpikir secara bijak karena program rumah layak huni belum tentu datang dua kali. Apalagi, anggaran dari program tersebut didanai langsung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Ini, bantuan non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), non-BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan non-BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), [tapi] dari Yayasan Buddha Tzu Chi, gratis, mau renovasi mau bangun, gratis semuanya,” pungkasnya.

(*/RDN)