Seputarpublik.com, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) , agar segera menyiapkan data masyarakat yang terdampak bencana secara akurat, serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah ini sangat penting agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.
Mendagri menjelaskan, pemerintah bersama dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, sedang bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi yang terdampak, antaralain: Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.
Mendagri juga menegaskan, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean. Adapun clear and clean yang dimaksud yaitu lahan yang status hukumnya jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
“Jadi makin cepat makin baik untuk menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” papar Mendagri saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, pada Kamis (25/12/2025).
Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah titik di daerah Provinsi Sumut. Langkah serupa juga, menurut Mendagri, akan segera dilakukan pula di Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.
“Nah kemudian, kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh dan Sumbar,” tambahnya.
Ia juga mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) setempat, untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlah unitnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, ia memastikan bahwa seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Bahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang,
“Kepada tiga gubernur, tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, untuk kerusakan yang ringan dan sedang ini, secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan bantuan,” tandasnya.
Dalam rapat yang secara hybrid tersebut, Turut hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari. Selain itu, hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta pihak - pihak terkait lainnya. [Red]
Sumber: Puspen Kemendagri