Seputarpublik.com || JAKARTA – Penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai memasuki fase baru. Setelah melalui tahap tanggap darurat dan masa transisi, wilayah terdampak kini bersiap menuju pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2028.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen.
Menurut Tito, fase tanggap darurat yang berlangsung segera setelah bencana berhasil dimitigasi melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Tahapan pertama setelah terjadi bencana adalah tanggap darurat. Semua kementerian/lembaga bergerak bersama pemerintah daerah dan proses tersebut dapat dimitigasi dengan cukup baik,” kata Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2026).
Ia menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari 2026, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi pemulihan.
Sejumlah layanan dasar yang sempat terganggu kini sebagian besar telah kembali berjalan, mulai dari pelayanan pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, layanan internet, hingga fasilitas kesehatan.
Dari sisi konektivitas, seluruh jalan nasional telah kembali terhubung. Sementara itu, jembatan nasional juga telah kembali berfungsi, baik melalui konstruksi permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.
“Jembatan nasional sudah kembali terhubung dan fungsional untuk mobilitas masyarakat, meskipun sebagian masih menggunakan konstruksi sementara,” ujarnya.
Kemajuan juga terlihat pada sektor pendidikan dan hunian penyintas. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, mayoritas telah kembali melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah masing-masing setelah dilakukan perbaikan.
Meski demikian, sebagian kecil sekolah masih menggunakan tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain, terutama di kawasan yang memerlukan relokasi.
Di sisi lain, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat juga terus menurun seiring berlangsungnya proses pemulihan.
Pemerintah kini mulai mengarahkan fokus pada tahap pemulihan permanen berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dokumen tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta sinkronisasi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR.
“Sekarang kita memasuki proses menuju pemulihan permanen melalui tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kunci utamanya adalah Rencana Induk pemulihan,” jelas Tito.
Rencana pemulihan tersebut dirancang untuk periode 2026–2028 dengan cakupan sekitar 11.512 kegiatan lintas sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menegaskan, prioritas utama pada tahun pertama akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.(Red)*