Ia menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung penguatan fungsi masjid melalui Program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI). Pramono meminta pengurus DMI DKI Jakarta turut memantau pelaksanaan BOTI agar tepat sasaran.

> “BOTI harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional agar benar-benar bermanfaat bagi imam, marbot, guru ngaji, hingga petugas pemulasaraan jenazah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat DMI Jusuf Kalla menekankan bahwa masjid memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan sosial kemasyarakatan. Masjid, menurutnya, harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekaligus penjaga persatuan umat.

> “Masjid bukan hanya tempat ibadah. Masjid juga harus membangun masyarakat, menjaga lingkungan, dan memelihara persatuan,” kata Jusuf Kalla.

JK menegaskan masjid harus bersifat inklusif dan tidak membeda-bedakan latar belakang suku maupun golongan. Ia juga mengingatkan penggunaan pengeras suara masjid, khususnya di wilayah perkotaan, agar tidak berlebihan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Selain itu, JK mendorong masjid berinovasi dalam pemberdayaan ekonomi umat, termasuk mengembangkan unit usaha yang dapat membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Masjid juga dinilai dapat berperan dalam kondisi darurat atau bencana sebagai tempat penampungan sementara.

Pelantikan pengurus DMI DKI Jakarta periode 2025–2030 ini turut dihadiri unsur Forkopimda DKI Jakarta, tokoh masyarakat, serta alim ulama. Ketua DMI DKI Jakarta terpilih KH Ma’mun Al Ayubi menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak.

> “Semoga DMI ke depan semakin baik dan dapat memberi manfaat lebih luas bagi umat,” ujarnya. {<red}*