Seputar Publik Magelang – Untuk optimalkan pelayanan publik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Menurutnya, MPP bukan hanya dapat mengoptimalkan pelayanan publik, tetapi juga membawa dampak positif bagi Pemda dalam menarik investasi pihak swasta, yang akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini ditegaskan Mendagri saat membuka acara Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

"Maka swastanya, harus diberikan insentif, mulai dari perizinan dipermudah, kemudian dibuat sistem. Harus sudah ada Mal Pelayanan Publik, MPP. Jadi jangan dilempar-lempar ke sana kemari," katanya.

Menurutnya, dengan adanya MPP, Pemda akan lebih mudah menyelesaikan berbagai macam pelayanan bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Oleh karena itu, Mendagri mendorong agar pembentukan MPP segera direalisasikan, khususnya di kabupaten dan kota besar.

"Terutama di kota yang ada perkotaannya, sama kabupaten yang kabupaten besar, wajib itu membuat ada one drop system, pelayanan terpadu satu pintu, Mal Pelayanan Publik. Sehingga semuanya tidak dilempar-lempar ke kepala dinas," ujarnya.