Seputarpublik.com || JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 884 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (20/5/2026). Pelantikan yang berlangsung di Balai Kota Jakarta itu disebut sebagai bagian dari upaya penguatan birokrasi berbasis sistem merit yang transparan dan akuntabel.
Ratusan pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat administrator, pejabat pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, hingga kepala puskesmas. Sebagian besar merupakan hasil mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa birokrasi Jakarta harus mampu bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi tantangan kota metropolitan yang terus berkembang. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk mengedepankan pelayanan publik serta kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah di tengah dinamika global dan perubahan perkotaan yang semakin kompleks.
“Saya berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan transparan. Lahirkan inovasi, bangun budaya dan etos kerja yang sehat serta kondusif. Berikan pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jakarta,” ujar Pramono.
Pelantikan tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 serta menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Pramono menyebut momentum tersebut sebagai pengingat penting bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme birokrasi.
“Hari ini kita diingatkan untuk melanjutkan perjuangan dengan memantapkan langkah ke depan, menghadirkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas demi mewujudkan masyarakat Jakarta yang sejahtera,” katanya.
Pramono juga memberikan perhatian khusus terhadap pengisian jabatan di lingkungan Pemprov DKI. Ia menegaskan tidak ingin ada posisi strategis yang terlalu lama kosong atau hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Saya selalu menyampaikan kepada Pak Sekda agar jabatan di Pemerintah DKI Jakarta jangan sampai ada yang lowong, jangan ada yang dijabat pelaksana tugas, karena saya meyakini organisasi akan sehat jika seluruh jabatan terisi sesuai kapasitas, kemampuan, dan profesionalitas masing-masing pejabat,” tuturnya.
Ia memastikan penerapan merit system akan terus dikawal dalam manajemen ASN di Jakarta. Menurutnya, penempatan aparatur berdasarkan kompetensi dan kinerja menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.
“Dalam era kepemimpinan saya, merit system benar-benar dijalankan. Karena itu, pengisian jabatan di Pemerintah DKI Jakarta relatif berjalan tenang, nyaman, dan baik,” tutup Pramono.(*/hel)