Seputarpublik.com, JAKARTA — Skema Program Ketahanan Pangan yang dijalankan Polda Jawa Barat (Jabar) resmi dijadikan percontohan nasional oleh Mabes Polri dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia, khususnya pada pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
> “Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada 2025. Rapat ini menjadi konsolidasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Polda Jabar Jadi Model Hulu Pertanian
Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan akses permodalan bagi kelompok tani (Poktan) jagung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang difasilitasi Himbara.
Implementasi nyata terlihat di wilayah Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam kembali serta memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon Rp180 triliun untuk KUR Mikro sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Jaminan Harga dan Serapan Bulog
Polri juga menjaga stabilitas harga melalui kerja sama dengan Perum Bulog, guna mencegah petani menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 menargetkan 1 juta ton cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
> “Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung berpihak kepada petani,” tegas Langgeng.
Empat Skema Unggulan Polda Jabar
Sementara itu, Karo SDM Polda Jabar Kombes Pol Fadly Samad menjelaskan pihaknya menjalankan empat skema utama:
1. Skema CSR tanpa bunga melalui program Keroyok Bareng Rame-rame dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan.
2. Pinjaman Primkopol dengan sistem bagi hasil/bunga 1,5 persen dalam bentuk sarana produksi pertanian.
3. Optimalisasi KUR bagi kelompok tani.
4. Pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat.
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan.
Melalui konsolidasi nasional ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan kesejahteraan petani Indonesia meningkat. [red]*