Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan restoratif—dialog antara pelaku, korban, dan keluarga—lebih efektif dalam jangka panjang dibanding sekadar sanksi. Pemerintah perlu mendorong penyelesaian kasus berbasis mediasi yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, pertanggungjawaban pelaku, dan keselamatan korban.

Untuk meminimalkan kasus yang tidak dilaporkan, pemerintah dapat mengembangkan platform pelaporan nasional terpadu yang mudah diakses, menjamin kerahasiaan, dan terhubung langsung dengan satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan aparat hukum. Hal ini penting agar setiap laporan memiliki tindak lanjut dan evaluasi berkala. 

Dengan demikian penanganan perundungan membutuhkan ketegasan negara dan partisipasi kolektif masyarakat. Kebijakan yang kuat harus diimbangi komitmen implementasi di lapangan, dukungan anggaran, serta pengawasan publik. 

Dengan pendekatan komprehensif—mulai dari regulasi, edukasi, layanan psikologis, hingga kolaborasi lintas sektor—Indonesia dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh anak. 

Penulis: Dr. M. Harry Mulya Zein,

- Pakar Ilmu Pemerintahan. 

 - Dewan Pakar Ilmu Pemerintahan pada Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.

 - Dosen Vokasi Ilmu Administrasi Pemerintahan Universitas Indonesia, dan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri.