Seputarpublik.com, Banjarmasin – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat dan proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, Pemda diminta meninggalkan pola pengelolaan anggaran yang tidak menghasilkan output yang jelas. Salah satunya dengan merasionalisasi anggaran birokrasi yang besar, seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Pola tersebut hanya mempersempit ruang fiskal tanpa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat," katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (3/12/2025).

Wiyagus menekankan pentingnya Pemda lebih cermat dan selektif dalam menetapkan prioritas anggaran. Ia menegaskan bahwa belanja perlu diarahkan pada program prioritas, penyelesaian masalah, dan target pembangunan yang terukur. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan nilai tambah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta kinerja pembangunan daerah.