Ia menjelaskan bahwa, tindakan anarkis justru menciptakan jarak antara mahasiswa dan masyarakat sipil. Alih-alih mendapatkan dukungan publik, gerakan mahasiswa berisiko kehilangan social capital akibat dampak langsung yang dirasakan masyarakat, seperti kemacetan, kerusakan fasilitas umum dan rasa tidak aman.

Lebih lanjut, Abdul Haris Nepe menilai bahwa, kerusuhan dalam aksi mahasiswa sering kali mengaburkan pesan utama perjuangan.

Media massa, kata dia, cenderung menyoroti aspek kekerasan ketimbang substansi tuntutan, sehingga memberikan ruang bagi penguasa untuk mendelegitimasi gerakan tanpa harus menjawab persoalan kebijakan yang dikritik.

“Isu-isu krusial seperti lingkungan, ekonomi, dan hukum akhirnya terkubur di bawah puing-puing kerusuhan. Ini adalah kerugian besar bagi perjuangan rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa, Indonesia lahir dari perdebatan ide yang keras, bukan dari kekacauan tanpa arah. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa dituntut untuk kembali berpijak pada kesadaran historis dan mengedepankan kecerdasan strategis.

Dalam pandangannya, di era informasi saat ini, data dan argumentasi merupakan senjata utama perlawanan. Gerakan mahasiswa harus mampu bertransformasi dari sekadar pengerah massa menjadi penghasil solusi melalui jalur-jalur konstitusional, seperti pengajuan judicial review, penyusunan policy brief, serta pengorganisasian massa yang disiplin dan terarah.

“Kita tidak kekurangan keberanian, tetapi sering kekurangan strategi. Tanpa kecerdasan taktis, demonstrasi hanya akan menjadi ritual tahunan yang melelahkan, tanpa perubahan sistemik,” pungkas Abdul Haris Nepe.

Diskusi tersebut juga menghadirkan Landung Jalu Sudarma, Ketua Partai Prima Yogyakarta, yang menyoroti pentingnya perjuangan intelektual dan kritik terhadap praktik anarkisme dalam gerakan mahasiswa. (Red).