Beranda
Seputar Publik / Berita

Aktivis Senior Pertanyakan Sejumlah Jabatan OPD Kabupaten Tangerang Masih Kosong

Jabatan Eselon III seperti Kabid, Camat hingga Sekretaris OPD disebut masih diisi pelaksana tugas; Pemkab Tangerang diminta mengevaluasi kondisi tersebut demi optimalisasi pelayanan publik.
Sejumlah jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tangerang disebut masih belum terisi pejabat definitif. Kondisi tersebut menjadi perhatian aktivis senior yang meminta adanya evaluasi demi optimalisasi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Sejumlah jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tangerang disebut masih belum terisi pejabat definitif. Kondisi tersebut menjadi perhatian aktivis senior yang meminta adanya evaluasi demi optimalisasi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Seputarpublik.com || TANGERANG — Sejumlah kursi jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tangerang disebut masih belum terisi pejabat definitif. Kondisi tersebut menjadi sorotan aktivis senior Kabupaten Tangerang.

Menurut aktivis senior Kabupaten Tangerang, Arie Keong, sejumlah jabatan, khususnya pada jenjang Eselon III, seperti kepala bidang, camat, hingga sekretaris pada sejumlah perangkat daerah, masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Ia mempertanyakan belum adanya penempatan maupun pelantikan pejabat definitif untuk sejumlah posisi tersebut, meskipun kondisi itu disebut telah berlangsung selama beberapa bulan.

"Keterlambatan mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini Bupati Tangerang, terkesan lamban dan tarik ulur atau seperti jalan di tempat. Jika hal semacam ini terus dibiarkan, akan berdampak terhadap program-program yang telah dicanangkan, salah satunya terhadap pelayanan publik," ujar Arie Keong kepada awak media, Rabu (23/9/2026).

Arie juga meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang mempertimbangkan kembali kebijakan terkait pemberian rangkap jabatan kepada sejumlah pejabat.

Menurutnya, evaluasi diperlukan karena masih terdapat posisi yang disebut dirangkap oleh satu pejabat.

"Agar menghindari pelayanan yang kurang maksimal, sebaiknya Bupati Tangerang dapat meninjau kembali keputusannya terkait pemberian rangkap jabatan kepada bawahannya, karena masih banyak jabatan yang dirangkap oleh satu pejabat," lanjutnya.

Selain itu, Arie mempertanyakan faktor yang menyebabkan proses pengisian jabatan definitif, khususnya pada jenjang Eselon III, belum terlaksana.

"Apakah dengan molornya pelantikan Eselon III disebabkan kurangnya kemampuan atau kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki bagi pejabat yang akan dipromosikan untuk mengisi jabatan tersebut?" tegas Arie Keong.

Arie berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, terutama apabila kondisi kekosongan jabatan dan rangkap jabatan berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Konfirmasi Pemkab Tangerang

Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah dan Bupati Tangerang belum berhasil dikonfirmasi oleh wartawan terkait persoalan jabatan yang masih kosong maupun rangkap jabatan yang menjadi sorotan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.(Red.)*