“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan,” ujar Nanik.

Untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah 3T, BGN menyiapkan berbagai skema implementasi yang lebih adaptif. Salah satunya melalui optimalisasi fasilitas yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional program.

BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga komunitas yang ingin mendukung perluasan layanan MBG.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan tata kelola akan dilakukan melalui integrasi data, validasi informasi, peningkatan sistem pengendalian internal, hingga pengembangan sistem yang lebih terukur dan transparan.

“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola,” ujar Agustina.

Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai menjadi prioritas strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Melalui langkah-langkah pembenahan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, merata, transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.(*/hel)