Seputarpublik.com || JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah strategis dalam pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui efisiensi anggaran, penguatan tata kelola, serta penajaman sasaran penerima manfaat agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, mengatakan langkah konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program prioritas nasional itu mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
Konferensi pers tersebut menjadi momentum awal konsolidasi jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program ke depan.
Dalam proses pembenahan tersebut, BGN melakukan sejumlah langkah strategis, mulai dari refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, hingga optimalisasi dapur yang telah beroperasi.
Menurut Nanik, langkah tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran dan sumber daya dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.
BGN juga menyoroti masih tingginya konsentrasi dapur MBG di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.
Karena itu, pemerintah mulai melakukan penataan distribusi layanan agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh anak-anak Indonesia di berbagai daerah.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan,” ujar Nanik.
Untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah 3T, BGN menyiapkan berbagai skema implementasi yang lebih adaptif. Salah satunya melalui optimalisasi fasilitas yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional program.
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga komunitas yang ingin mendukung perluasan layanan MBG.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan tata kelola akan dilakukan melalui integrasi data, validasi informasi, peningkatan sistem pengendalian internal, hingga pengembangan sistem yang lebih terukur dan transparan.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola,” ujar Agustina.
Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai menjadi prioritas strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Melalui langkah-langkah pembenahan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, merata, transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.(*/hel)