Seputar Publik / Berita

Diskusi FWK Terbelah soal Gibran Mundur atau Diberhentikan, Sepakat Keselamatan Rakyat di Atas Kekuasaan

Diskusi Forum Wartawan Kebangsaan di Jakarta menghadirkan perbedaan pandangan mengenai jalan konstitusional terkait jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski berbeda pendapat soal pengunduran diri atau pemberhentian, peserta sepakat kepentingan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas.
Forum Wartawan Kebangsaan menggelar diskusi mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbeda pandangan mengenai mekanisme penyelesaian, peserta menegaskan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Forum Wartawan Kebangsaan menggelar diskusi mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbeda pandangan mengenai mekanisme penyelesaian, peserta menegaskan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Menurut Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024–2025 tersebut, pengunduran diri dapat menjadi pilihan politik kenegarawanan yang lebih elegan untuk meredam ketegangan, menghindari polarisasi, serta mencegah semakin terbelahnya masyarakat.

Ia menilai keputusan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok merupakan sikap yang mencerminkan tanggung jawab moral seorang pemimpin.

Mahasiswa program doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro itu juga menekankan pentingnya prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Menurutnya, kekuasaan negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, menjamin keadilan, menjaga persatuan, dan memastikan keberlangsungan demokrasi.

“Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” katanya.

Pandangan Berbeda: Gibran Harus Diproses melalui Mekanisme Konstitusi

Sementara itu, anggota diskusi yang dimotori Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menyampaikan pandangan berbeda.

Tulis Komentar

Komentar