Ia menilai pengunduran diri tidak seharusnya menjadi satu-satunya pilihan. Menurutnya, demi kepastian hukum, persoalan tersebut perlu diproses melalui mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Doktor Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran tersebut merujuk Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian melalui usulan DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan desakan politik atau tekanan opini publik, melainkan harus memenuhi alasan dan prosedur konstitusional.

“Kami berpendapat untuk kepastian hukum sebaiknya Mas Gibran tidak perlu mundur, tetapi diproses saja sesuai mekanisme konstitusi. DPR menyatakan pendapat lalu diputus ke Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi dibawa ke MPR untuk ditetapkan,” katanya.