Seputar Publik / Berita

Diskusi FWK Terbelah soal Gibran Mundur atau Diberhentikan, Sepakat Keselamatan Rakyat di Atas Kekuasaan

Diskusi Forum Wartawan Kebangsaan di Jakarta menghadirkan perbedaan pandangan mengenai jalan konstitusional terkait jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski berbeda pendapat soal pengunduran diri atau pemberhentian, peserta sepakat kepentingan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas.
Forum Wartawan Kebangsaan menggelar diskusi mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbeda pandangan mengenai mekanisme penyelesaian, peserta menegaskan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Forum Wartawan Kebangsaan menggelar diskusi mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbeda pandangan mengenai mekanisme penyelesaian, peserta menegaskan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026) dan selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan pimpinan DPR, jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Jumlah tersebut melampaui persyaratan minimal pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Adapun proses selanjutnya tetap harus melalui tahapan kelembagaan DPR dan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

FWK Tekankan Kepentingan Bangsa di Atas Kepentingan Kekuasaan

Diskusi FWK memperlihatkan bahwa persoalan ketatanegaraan tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan politik semata, tetapi membutuhkan kepastian hukum, kedewasaan demokrasi, serta tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.

Tulis Komentar

Komentar