“Jangan sampai karena low response, berbagai kejahatan terjadi,” katanya.

5. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparat

PR kelima berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi kinerja SDM Kepolisian.

Jusuf Rizal menilai sistem rekrutmen, penilaian dan promosi jabatan perlu dikelola secara transparan, profesional dan berbasis kinerja.

Ia juga menyinggung adanya informasi atau rumor mengenai praktik pemberian “upeti” dalam proses kenaikan jabatan. Namun, menurutnya, hal tersebut perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang sesuai.

Karena itu, ia mendorong Kapolri membangun sistem evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, antara lain tingkat penyelesaian perkara dan efektivitas penanganan laporan masyarakat di daerah.

Madas Nusantara Siap Beri Informasi

Jusuf Rizal menegaskan Ormas Madas Nusantara siap menjadi mitra yang memberikan informasi kepada Kapolri apabila menemukan dugaan tindakan aparat yang dinilai berada di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi).