Seputarpublik.com || JAKARTA — Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara sebagai salah satu mitra Polri menyatakan dukungan terhadap Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto untuk melakukan pembenahan di tubuh Kepolisian.
Dukungan tersebut disertai sejumlah masukan yang dinilai dapat menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kapolri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan prima.
Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, mengatakan tugas Kapolri Suyudi Ario Seto tidak ringan. Menurutnya, selain meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, diperlukan langkah konkret agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
“Jika melihat janji Suyudi saat fit and proper test di DPR, Madas Nusantara optimistis akan ada perubahan besar di institusi Polri. Apalagi setelah menjabat Kapolri, Suyudi langsung membuat gebrakan dengan mengganti 19 Kapolda. Ini luar biasa berani. Semoga gerakannya tidak di-Purbayakan Presiden Prabowo Subianto,” kata Jusuf Rizal kepada media di Jakarta.
Aktivis antikorupsi yang juga dikenal sebagai Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menilai sedikitnya terdapat lima PR besar yang perlu menjadi perhatian Kapolri Suyudi Ario Seto.
1. Reformasi Polri Secara Kultural dan Struktural
Menurut Jusuf Rizal, pembenahan internal Polri perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik dari aspek struktural maupun kultural.
Ia berpandangan reformasi tersebut penting untuk membangun institusi Kepolisian yang semakin dipercaya masyarakat, bukan justru ditakuti.
“Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), persoalan reformasi kultural dan struktural ini belum dikerjakan secara tuntas,” ujarnya.
2. Penegakan Hukum yang Berkeadilan
PR kedua yang disoroti adalah penegakan hukum yang objektif, transparan dan berkeadilan.
Jusuf Rizal menilai diperlukan kepastian dalam penanganan setiap perkara sehingga masyarakat memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelayanan dan penegakan hukum.
Menurutnya, persoalan penegakan hukum menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap Kepolisian.
3. Fokus pada Korupsi, Narkoba dan Judi Online
Pemberantasan korupsi, penyalahgunaan narkotika dan judi online juga dinilai perlu menjadi prioritas.
Jusuf Rizal menyoroti dugaan maraknya persoalan korupsi, peredaran narkoba dan pelanggaran cukai di sejumlah wilayah, termasuk Madura. Ia meminta aparat Kepolisian memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, pemberantasan korupsi, narkoba dan judi online dapat ditempatkan sebagai salah satu program prioritas pada 100 hari pertama kepemimpinan Kapolri.
4. Peningkatan Respons Layanan Publik
Madas Nusantara juga mendorong optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, termasuk Call Center 110 Polri.
Jusuf Rizal berharap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat oleh jajaran Polres maupun Polsek sehingga potensi gangguan keamanan dapat segera ditangani.
“Jangan sampai karena low response, berbagai kejahatan terjadi,” katanya.
5. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparat
PR kelima berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi kinerja SDM Kepolisian.
Jusuf Rizal menilai sistem rekrutmen, penilaian dan promosi jabatan perlu dikelola secara transparan, profesional dan berbasis kinerja.
Ia juga menyinggung adanya informasi atau rumor mengenai praktik pemberian “upeti” dalam proses kenaikan jabatan. Namun, menurutnya, hal tersebut perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang sesuai.
Karena itu, ia mendorong Kapolri membangun sistem evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, antara lain tingkat penyelesaian perkara dan efektivitas penanganan laporan masyarakat di daerah.
Madas Nusantara Siap Beri Informasi
Jusuf Rizal menegaskan Ormas Madas Nusantara siap menjadi mitra yang memberikan informasi kepada Kapolri apabila menemukan dugaan tindakan aparat yang dinilai berada di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Jadi Ormas Madas Nusantara selaku mitra Polri merasa terpanggil untuk ikut membantu Kapolri Suyudi dalam mengatasi PR berat itu melalui pemberian informasi terhadap tindak aparat Kepolisian yang bekerja di luar tupoksinya. Kapolri harus didukung untuk perbaikan institusi Kepolisian,” tegasnya.
Ia juga menyatakan Madas Nusantara akan menyampaikan informasi terkait dugaan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang aparat apabila menemukan adanya penanganan perkara yang dinilai tidak transparan.
Salah satu yang disebut adalah persoalan dana hibah nelayan di Sampang dan Pamekasan, Madura, yang menurut Jusuf Rizal berkaitan dengan dana dari Petronas senilai sekitar Rp21 miliar.
Ia menyebut dana tersebut diduga belum jelas penyelesaiannya sejak 2024 hingga saat ini.
Pernyataan mengenai dugaan tersebut merupakan klaim narasumber dan memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Klaim Pernah Soroti Kasus di Institusi Polri
Dalam keterangannya, Jusuf Rizal juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki hubungan keluarga dengan lingkungan Polri dan mengaku mengetahui berbagai persoalan di institusi tersebut.
Ia menyebut pernah dekat dengan sejumlah Kapolri terdahulu, antara lain Sutanto dan Adang Daradjatun, serta menyebut Nur Fauzi yang disebutnya memiliki hubungan keluarga dengan Kapolri Suyudi Ario Seto.
Jusuf Rizal juga mengklaim pernah mengungkap persoalan terkait pengadaan Alat Komunikasi (Alkom) dan Jaringan Komunikasi (Jarkom) di lingkungan Polri pada 2007 dengan nilai yang disebut mencapai lebih dari Rp770 miliar.
Selain itu, ia mengaku pernah menyoroti isu yang dikenal sebagai “rekening gendut” sejumlah perwira tinggi Polri serta isu serupa yang berkaitan dengan Banggar DPR RI.
Jusuf Rizal mengatakan berbagai aktivitas tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai aktivis antikorupsi.
Madas Nusantara berharap dukungan dan kritik konstruktif tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong institusi Polri semakin profesional, transparan, responsif dan dipercaya masyarakat.
*Penulis; Redaksi