Namun implementasi redistribusi dinilai belum berjalan optimal. Alasan belum adanya petunjuk teknis kerap menjadi dasar penundaan, sementara jumlah peserta di FKTP Swasta terus mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Sejumlah FKTP Swasta dilaporkan menghadapi tekanan operasional serius dan bahkan terancam melakukan pengurangan tenaga kesehatan apabila kondisi tersebut terus berlangsung.

Transparansi Data dan Kemitraan

FKTP Swasta juga menyoroti keterbatasan akses terhadap data kepesertaan aktif, komposisi peserta, perhitungan kapitasi, hingga informasi pemindahan peserta. Minimnya transparansi dinilai memunculkan persoalan kepercayaan dalam kemitraan dengan BPJS Kesehatan.

Forum tersebut mendesak adanya sistem validasi dan penonaktifan PBI yang transparan, terintegrasi lintas instansi, serta disertai notifikasi resmi kepada fasilitas kesehatan dan peserta.

FKTP Swasta menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan primer. Namun keberhasilan JKN dinilai tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga oleh keadilan implementasi, keterbukaan data, dan koordinasi antarlembaga yang tidak saling melempar tanggung jawab.

Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok rentan penerima PBI, tidak kembali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tata kelola jaminan kesehatan nasional. (red)*