Seputarpublik.com, SURABAYA – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Swasta mendesak pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi nasional terhadap implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyusul meningkatnya persoalan di lapangan. Isu utama yang disoroti adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba berstatus non aktif serta ketimpangan distribusi peserta antara Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta, Minggu (1/3/2026).

Aspirasi tersebut mengemuka dalam pertemuan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Surabaya yang dipandu Djoko Sungkono, mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur ahli Jaminan Sosial periode pertama, sekaligus Ketua Organizing Committee penyusunan peta jalan kedua BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2015–2029.

Dalam forum tersebut, FKTP Swasta menegaskan bahwa penyelenggaraan JKN harus kembali pada amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang mewajibkan negara menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di lapangan, implementasi kebijakan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan kemitraan.

PBI Non Aktif: Masyarakat Jadi Korban