Pandangan serupa disampaikan wartawan senior Sarwani yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan jutaan anak Indonesia.

"Data harus terbuka, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Adapun wartawan senior Didin Maninggara mengusulkan agar aparat kepolisian lebih difokuskan pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum sehingga pembagian tugas dalam pelaksanaan program menjadi lebih jelas.

"Polisi sebaiknya fokus pada fungsi pengawasan sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan pemerintah pada Januari 2025 dengan tujuan meningkatkan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi anak-anak sekolah di Indonesia.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp85,27 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026, Program MBG menjadi salah satu kebijakan pemerintah dengan nilai anggaran terbesar sekaligus mendapat perhatian luas dari masyarakat.(Red)*