Seputarpublik.com || JAKARTA — Munculnya kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola program sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan FWK di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, mengatakan kasus yang menyeret mantan pimpinan BGN menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara komprehensif, mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, penunjukan mitra pelaksana, hingga sistem pengawasan di lapangan.
"Kita minta presiden melakukan evaluasi total sehingga program MBG benar-benar tepat sasaran dan tidak bisa lagi dipermainkan, apalagi dikorupsi," ujar Raja Pane.
Desakan tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan bahwa para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program tersebut.
Menurut Kejaksaan Agung, yayasan yang seharusnya dipilih melalui mekanisme transparan diduga dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana korupsi dan memiliki keterkaitan dengan sejumlah pejabat maupun pegawai BGN.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menilai kasus tersebut harus menjadi titik evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan arah pelaksanaan Program MBG ke depan.
"Kalau mau diteruskan, ini harus menjadi titik balik agar program MBG berjalan sesuai tujuannya, bukan seperti selama ini yang banyak masalah," katanya.
Menurut Hendry, pembenahan harus dimulai dari penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas agar program tidak kembali menghadapi persoalan serupa.
Sementara itu, wartawan senior AR Loebis menilai pergantian Kepala BGN dari Dadan Hindayana kepada Naniek S. Deyang merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan harus diikuti dengan perbaikan nyata dalam implementasi program.
"Ini apresiasi sekaligus ujian bagi Naniek S. Deyang. Dia harus fokus dan memastikan program MBG tepat sasaran," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan wartawan senior Sarwani yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan jutaan anak Indonesia.
"Data harus terbuka, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Adapun wartawan senior Didin Maninggara mengusulkan agar aparat kepolisian lebih difokuskan pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum sehingga pembagian tugas dalam pelaksanaan program menjadi lebih jelas.
"Polisi sebaiknya fokus pada fungsi pengawasan sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas," ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan pemerintah pada Januari 2025 dengan tujuan meningkatkan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi anak-anak sekolah di Indonesia.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp85,27 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026, Program MBG menjadi salah satu kebijakan pemerintah dengan nilai anggaran terbesar sekaligus mendapat perhatian luas dari masyarakat.(Red)*