Seputarpublik.com || JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyatakan terus mencermati perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut mendorong Kejaksaan Agung untuk menyampaikan perkembangan proses hukum secara terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan yang digelar di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, mengatakan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara dinilai penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
> "Kejaksaan Agung diharapkan dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara MBG secara lebih transparan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi mengenai proses penegakan hukum," ujar Raja Parlindungan Pane.
Diskusi tersebut turut dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999–2022, Hendry Ch Bangun, bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa, pendiri FWK, di antaranya M. Nasir, Yesayas Oktovianus, Tatang Suherman, Dr. Budi Nugraha, serta sejumlah wartawan senior.
Dalam kesempatan itu, Hendry Ch Bangun menilai penyampaian perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Menurutnya, konsistensi dalam pemberantasan korupsi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan mendukung iklim pembangunan nasional.
> "Masyarakat, termasuk insan pers, akan terus mencermati keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi," katanya.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Mitra Politika, Berman Nainggolan, menyampaikan harapannya agar proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel serta informasi mengenai perkembangan penanganan perkara dapat disampaikan kepada masyarakat.
> "Masyarakat menantikan perkembangan penanganan perkara ini. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi harapan bersama," ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga disampaikan pandangan mengenai pentingnya optimalisasi upaya pemulihan kerugian negara sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sejumlah peserta diskusi menilai langkah-langkah tersebut memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menambahkan bahwa optimalisasi pemulihan aset negara dinilai penting di tengah tantangan fiskal nasional.
Ia mengutip data Kementerian Keuangan yang menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I Tahun 2026 mencapai Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
FWK menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut melalui fungsi kontrol sosial pers dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah, independensi aparat penegak hukum, serta proses hukum yang sedang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Red)*