Seputarpublik.com || JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti komitmen Presiden RI terkait pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran subsidi guna meredam kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK yang digelar di Jakarta, menyusul pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama setelah muncul temuan mengenai potensi kebocoran anggaran.
“Presiden Prabowo perlu secepatnya membenahi pelaksanaan program MBG. Hasil efisiensi dari pembenahan tersebut sebaiknya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi yang langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Raja dalam diskusi tersebut.
Pernyataan itu merespons keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut pemerintah tengah meninjau kembali alokasi anggaran MBG dari pagu awal sebesar Rp355 triliun dalam APBN 2026. Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran program tersebut disebut telah mencapai Rp75 triliun.
FWK menilai kondisi ekonomi saat ini memerlukan langkah cepat pemerintah, terutama akibat dampak krisis minyak global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berimbas pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Berdasarkan laporan anggota FWK di berbagai daerah, harga beberapa komoditas seperti minyak goreng, tahu, tempe, telur, dan bawang putih mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kurs rupiah terhadap dolar AS pada Rabu (20/5/2026) juga tercatat berada di level Rp17.666,80.
Dalam diskusi tersebut, mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menilai pemerintah perlu mengidentifikasi komoditas yang rentan terdampak fluktuasi global, terutama bahan pangan yang memiliki kandungan impor tinggi seperti kedelai, bahan baku utama tahu dan tempe.
Menurutnya, APBN harus difungsikan sebagai “shock absorber” untuk melindungi daya beli masyarakat dari tekanan inflasi akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
“Pemerintah perlu memberikan subsidi maupun bantuan sosial agar masyarakat, termasuk pelaku UMKM seperti perajin tahu dan tempe, tetap memiliki daya beli, sementara inflasi tetap terkendali,” ujar Hendry.
FWK juga menyoroti kelangkaan minyak goreng Minyakita di sejumlah daerah. Jika tersedia di pasar, harga produk tersebut dilaporkan telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Di beberapa pasar di Pekanbaru, misalnya, harga Minyakita dilaporkan mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter.
Sementara itu, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menekankan pentingnya optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar dan mencegah gejolak harga akibat praktik spekulasi pasar.
“Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan, langkah pemerintah menjaga stabilitas harga dan mengawasi dinamika pasar menjadi sangat penting agar masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Diskusi FWK turut dihadiri sejumlah tokoh pers, pimpinan redaksi media nasional, serta wartawan senior yang menaruh perhatian pada kondisi ekonomi nasional dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.(Red)*