Seputarpublik.com || JAKARTA, – Dugaan praktik penimbunan dan peredaran oli ilegal atau palsu di Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anak Indonesia Bersatu (DPD GAIB) Kalimantan Barat mendesak Kapolri melalui Kabareskrim Polri agar turun tangan mengusut tuntas dugaan jaringan bisnis ilegal tersebut.
Desakan itu disampaikan melalui laporan pengaduan sekaligus permohonan atensi khusus yang secara resmi disampaikan DPD GAIB Kalbar kepada Mabes Polri di Jakarta.
Langkah tersebut ditempuh menyusul pengaduan yang sebelumnya dilayangkan kepada Ditreskrimsus Polda Kalbar pada 14 Oktober 2026. GAIB menilai laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan penanganan sebagaimana yang diharapkan.
Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin dugaan praktik perdagangan oli ilegal atau palsu terus berlangsung tanpa penegakan hukum yang menyeluruh, khususnya terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki peran utama.
GAIB Soroti Dugaan Tebang Pilih, Minta Aktor Utama Diusut
Kepada sejumlah awak media, Rabu (18/11/2026), Rudi mengungkapkan bahwa penanganan perkara tersebut terkesan tebang pilih.
Menurutnya, penindakan yang selama ini dilakukan justru dinilai lebih banyak menyasar pelaku di tingkat lapangan, salah satunya Edy Muliadi alias Edy Chow.
Sementara itu, sejumlah nama lain yang disebut GAIB diduga memiliki peran lebih besar dalam jaringan tersebut, yakni Djan Liong alias Ucok, Wendy Gunawan, Chandra Elman, serta Fuska Tanandika yang disebut juga dengan nama Wendi, Popo, dan Foundri.
GAIB meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku lapangan. Penyelidikan, menurut mereka, perlu dikembangkan untuk menelusuri dugaan keterlibatan seluruh pihak yang memiliki peran dalam jaringan bisnis tersebut.
Lebih lanjut, Rudi juga menyampaikan adanya dugaan keterlibatan atau pembekingan oleh oknum aparat penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat, yang diduga membuat aktivitas tersebut dapat berlangsung leluasa.
Atas dugaan tersebut, GAIB meminta adanya penyelidikan yang transparan, objektif, dan independen agar seluruh fakta dapat terungkap berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, GAIB menyoroti kawasan pergudangan Ampera Raya, Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan informasi yang diterima organisasi tersebut, kawasan itu diduga menjadi salah satu lokasi penimbunan oli ilegal.
Laporan Ditembuskan ke Sejumlah Instansi Terkait
Sebagai bentuk keseriusan sekaligus upaya mendorong transparansi penanganan perkara, DPD GAIB Kalbar menyatakan telah menembuskan laporan pengaduan tersebut kepada Presiden RI, Ketua Kompolnas, Komisi III DPR RI, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, Dirtipidter/Dittipideksus Bareskrim Polri, Kapolda Kalbar, hingga Kajati Kalbar.
"Jangan hanya pelaku kecil yang ditindak, sementara pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama justru leluasa menjalankan bisnisnya. Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu," tegas Rudi.
DPD GAIB Kalbar menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut hingga terdapat tindak lanjut konkret dari aparat penegak hukum.
Menurut GAIB, persoalan ini bukan semata-mata berkaitan dengan dugaan peredaran oli palsu, melainkan juga menyangkut perlindungan konsumen, potensi kerugian ekonomi daerah, serta integritas institusi penegak hukum.
Kini, publik menanti tindak lanjut Mabes Polri dalam merespons laporan tersebut dan mengungkap fakta di balik dugaan jaringan bisnis oli ilegal di Kalimantan Barat.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses penyelidikan dan penyidikan, setiap pihak yang terbukti terlibat, termasuk pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
*Penulis: Luster Siregar
Komentar