Seputarpublik.com || JAKARTA, – Dua perusahaan, PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia, mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Adhi Karya (Persero) Tbk. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Permohonan tersebut berkaitan dengan klaim sisa pembayaran sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan kedua perusahaan. Total nilai tagihan yang diajukan mencapai Rp2.100.753.806 atau sekitar Rp2,10 miliar.
Kuasa hukum PT Atap Perkasa, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates, menyampaikan bahwa permohonan PKPU tersebut telah didaftarkan pada 16 November 2026.
Perkara itu tercatat dengan Nomor 349/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026, dengan agenda pemeriksaan legal standing atau kedudukan hukum para pihak.
Otto menjelaskan, langkah hukum tersebut ditempuh karena menurut para pemohon masih terdapat kewajiban pembayaran dari PT Adhi Karya atas sejumlah pekerjaan pembangunan dan infrastruktur yang telah diselesaikan berdasarkan perjanjian kerja sama.
"Permohonan PKPU ini kami ajukan karena masih terdapat sisa kewajiban pembayaran atas sejumlah proyek yang telah diselesaikan oleh PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia. Kami berharap mekanisme hukum ini dapat memberikan kepastian penyelesaian kewajiban kepada para pemohon," ujar Otto dalam keterangan pers di Jakarta, 17 November 2026.
Delapan Proyek PT Atap Perkasa Jadi Dasar Klaim Tagihan
Menurut Otto, PT Atap Perkasa sebagai Pemohon PKPU I telah mengerjakan delapan proyek yang berkaitan dengan PT Adhi Karya.
Sejumlah proyek tersebut meliputi pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kampus II UIN Sunan Ampel Surabaya, renovasi gedung parkir RSUD Dr. Soetomo dan fasilitas RSPAL Dr. Ramelan di Jawa Timur, serta renovasi bangunan pabrik SIER menjadi Rumah Oksigen Surabaya.
Selain itu, pekerjaan PT Atap Perkasa mencakup pembangunan gedung dan fasilitas umum Kantor Polda Maluku, proyek CWP-01 Construction Buildings for PPG, FPTK, COE UPI Bandung, serta pembangunan Gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
Dua pekerjaan lainnya meliputi pembangunan Gedung Presisi II 10 lantai dan pembangunan Auditorium Brawijaya beserta KDP Gedung Entrepreneurship Terpadu, serta Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar.
Otto menyebut seluruh pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menurut keterangan pihak pemohon telah diterima oleh PT Adhi Karya.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, nilai kewajiban pembayaran awal PT Adhi Karya kepada PT Atap Perkasa mencapai Rp6.045.617.345.
Setelah dilakukan pembayaran sebagian, yang menurut keterangan Otto berlangsung setelah pengiriman somasi, masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp1.382.747.170.
Selain itu, terdapat Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) senilai Rp62.944.407 yang menurut pihak pemohon dapat diklaim.
Dengan demikian, total nilai tagihan PT Atap Perkasa yang dimasukkan dalam permohonan PKPU mencapai Rp1.445.691.577.
PT Satek Aire Indonesia Ajukan Tagihan Rp655 Juta
Sementara itu, PT Satek Aire Indonesia sebagai Pemohon PKPU II mengajukan tagihan atas dua pekerjaan, yakni instalasi plumbing dan sistem pemadam kebakaran pada pembangunan Gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya serta proyek pembangunan Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya.
Menurut Otto, pekerjaan tersebut juga telah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
Namun, PT Satek Aire Indonesia menyatakan masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan sebesar Rp655.062.229.
Jika digabungkan, total klaim tagihan kedua perusahaan mencapai Rp2.100.753.806. Jumlah tersebut terdiri atas tagihan PT Atap Perkasa sebesar Rp1.445.691.577 dan PT Satek Aire Indonesia sebesar Rp655.062.229.
Otto Kaligis: PKPU untuk Memperoleh Kepastian Pembayaran
Otto mengatakan pengajuan PKPU merupakan langkah hukum yang ditempuh untuk memperoleh kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran.
Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan menjadi jalan penyelesaian secara terstruktur, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ia menegaskan, pengajuan permohonan tersebut bukan dimaksudkan sebagai langkah konfrontatif terhadap PT Adhi Karya, melainkan sebagai upaya memperjuangkan hak para pemohon yang berkedudukan sebagai kreditur.
"Langkah PKPU ini bukan merupakan tindakan konfrontatif. Kami menempuh mekanisme hukum yang tersedia untuk mendapatkan kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemohon sebagai kreditur," kata Otto.
Lebih lanjut, pihak pemohon berharap PT Adhi Karya dapat menyusun rencana perdamaian atau restructuring plan yang memuat mekanisme penyelesaian dan pelunasan kewajiban kepada para kreditur.
Menurut Otto, rencana tersebut diharapkan mencakup penyelesaian seluruh kewajiban yang menjadi pokok permohonan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait.
Permohonan PKPU terhadap PT Adhi Karya selanjutnya akan diperiksa melalui proses persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dengan demikian, klaim tagihan kedua perusahaan dan penyelesaiannya masih harus melalui proses hukum yang berjalan. Kepastian mengenai kedudukan para pihak serta penyelesaian kewajiban pembayaran akan ditentukan berdasarkan proses persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.(Redaksi.)*
*Sumber: Rilis
Komentar