Menurutnya, apabila aktivitas pertambangan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, maka selain berpotensi merusak ekosistem hutan, juga dapat menimbulkan kerugian negara serta tidak memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

> "Kami mengapresiasi langkah hukum yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap dugaan aktivitas penambangan batu bara tanpa izin di kawasan Perhutani BKPH Bayah. Kami berharap proses hukum berjalan secara tuntas sesuai ketentuan yang berlaku demi menjaga kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat," ujar Gusriyan, Sabtu (4/7/2026).

Ia berharap aparat penegak hukum terus mengusut perkara tersebut hingga tuntas sesuai mekanisme hukum yang berlaku, serta memastikan tidak ada aktivitas pertambangan yang dilakukan sebelum seluruh persyaratan administratif dan perizinan dipenuhi.

Menurut Gusriyan, kegiatan pertambangan di kawasan hutan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dokumen lingkungan seperti AMDAL atau RKL-RPL, serta perizinan lainnya sebagaimana diatur dalam regulasi di bidang kehutanan dan pertambangan.

GRIB Jaya PAC Bayah juga menilai bahwa perlindungan kawasan hutan perlu menjadi perhatian bersama guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, proses penanganan perkara oleh Bareskrim Polri disebut masih berlangsung. Belum terdapat keterangan resmi mengenai perkembangan status hukum para pihak yang diduga terlibat maupun keputusan akhir atas perkara tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan atau penetapan hukum yang berkekuatan tetap.(Goezt')*