“Kami menyampaikan banyak - banyak terimakasih. Progresnya ini sangat cepat. Kami telah melihat pekerjaan pembangunan nonstop 24 jam. Kami berharap pembangunan hunian sementara ini terus berjalan paralel dengan pemulihan yang sedang berjalan. Pemerintah daerah telah meminta agar lahan disiapkan, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pihak lain yang memungkinkan, sehingga pembangunan ini bisa segera dilanjutkan,” ungkap Fadhlullah.

Ia menekankan bahwa keberadaan huntara harus benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua masyarakat. Selain unit hunian, kawasan tersebut diharapkan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, sehingga warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman, nyaman dan lebih layak selama masa transisi.

“Harapannya masyarakat yang menempati hunian ini merasa betah, aman, dan nyaman, sambil menunggu proses pemulihan berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, mengungkapkan bahwa skala kerusakan akibat bencana di wilayahnya tergolong sangat besar. Berdasarkan pendataan sementara, lebih dari 14.000 rumah terdampak, dengan sekitar 8.000 unit mengalami kerusakan berat.

“Untuk rumah yang rusak parah jumlahnya lebih kurang 8.000 unit. Total rumah terdampak bisa lebih dari 14.000. Karena itu, untuk rumah-rumah yang rusak berat kemungkinan besar akan dilakukan relokasi,” ujar Armia.

Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan data dan persyaratan administrasi agar proses pembangunan dan bantuan dapat berjalan berkelanjutan serta menjangkau lebih banyak warga terdampak.

Pembangunan huntara tahap awal ini dikerjakan secara kolaborasi oleh BUMN Karya, Himbara, PLN, Pertamina, Telkom dan didukung oleh kesiapan areal oleh PTPN Grup, percepatan penyediaan dan kesiapan areal oleh PTPN memungkinkan proses pengerjaan dilakukan lebih cepat.

Program pembangunan huntara ini merupakan bagian dari sinergi lintas pihak antara pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta berbagai institusi pendukung. Sejumlah entitas terlibat dalam penyediaan infrastruktur dasar, utilitas, dan layanan pendukung lainnya, sehingga kawasan hunian dapat segera difungsikan sebagai tempat tinggal sementara yang aman dan layak. [Red]